EXECUTIVE SUMMARY FORUM KOMITE AUDIT 14


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PROSES GCG : SOSIALISASI MANUAL KOMITE AUDIT
(Oleh IKAI )
Dari diskusi-diskusi yang telah banyak dilakukan oleh IKAI, khususnya pembahasan mengenai fungsi dan tanggung jawab Komite Audit, IKAI dapat menyimpulkan bahwa masih banyak terdapat variasi-variasi yang sangat tinggi di dalam praktek-praktek Komite Audit dan juga kerancuan pemahaman tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit. Kerancuan dan variasi pemahaman yang begitu tinggi di Komite Audit, seringkali di lapangan, menduplikasi dengan tugas-tugas lainnya. Mungkin saja ini disebabkan Komite Audit terlalu banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat operasional. Padahal kalau kita mengkaji kembali pembentukan Komite Audit, dapat dipastikan Komite Audit memiliki fungsi menjalankan tugas oversight.

PENDAHULUAN

Dari diskusi-diskusi yang telah banyak dilakukan oleh IKAI, khususnya pembahasan mengenai fungsi dan tanggung jawab Komite Audit, IKAI dapat menyimpulkan bahwa masih banyak terdapat variasi-variasi yang sangat tinggi di dalam praktek-praktek Komite Audit dan juga kerancuan pemahaman tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit. Kerancuan dan variasi pemahaman yang begitu tinggi di Komite Audit, seringkali di lapangan, menduplikasi dengan tugas-tugas lainnya. Mungkin saja ini disebabkan Komite Audit terlalu banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat operasional. Padahal kalau kita mengkaji kembali pembentukan Komite Audit, dapat dipastikan Komite Audit memiliki fungsi menjalankan tugas oversight.

Kerancuan atau kebingungan mengenai peranan Komite Audit, juga sering dipicu oleh tidak jelasnya kedudukan Komite Audit didalam governance structure. Seringkali IKAI mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal tersebut. Memang didalam UU PT, hal tersebut belum dijelaskan secara eksplisit. Demikian pula halnya di UU Pasar Modal. Hanya BAPEPAM saja yang telah memulai menerbitkan ketentuan pada tahun 2000 dimana emiten diwajibkan memiliki Komite Audit yang merupakan tonggak eksistensi Komite Audit. Sedangkan di Bank Indonesia (BI), badan regulator ini, pada tahun 1995 sudah memulai mewajibkan pembentukan Komite Audit. Lalu kemudian di tahun 1999, BI kembali tidak mewajibkan perbankan untuk membentuk Komite Audit. Baru-baru ini BI melalui peraturan barunya PBI No.: 8/14/PBI/2006, kembali mewajibkan Bank-bank di Indonesia untuk wajib memiliki Komite Audit.

Berangkat dari kebingungan dan ketidakjelasan inilah, IKAI terdorong untuk menyusun Manual Komite Audit, yang ditujukan dalam upaya menyamakan persepsi atau paradigma mengenai fungsi Komite Audit, disamping tentunya merujuk kepada International Best Practices dan juga kondisi-kondisi yang berkembang di Indonesia.

Manual ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk sharing best practices. Oleh karena itu, diperlukan suatu publikasi Manual yang tujuan akhirnya adalah penyempurnaan manual dari waktu ke waktu sehingga terdapat suatu referensi atau acuan bagi praktisi Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pokok-pokok dari Manual Komite Audit dapat disampaikan sebagai berikut :

Pertama, bab II menjelaskan kedudukan Komite Audit dalam governance structure di Indonesia, antara lain diberikan penegasan tentang kesetaraan antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam governance structure di Indonesia. Karena selama ini terdapat pemikiran bahwa Direksi di bawah Dewan Komisaris. Dalam Manual ini, IKAI berpendapat bahwa Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai suatu kesetaraan, sama-sama diangkat oleh RUPS. Dalam bab ini juga dipertegas tentang legal position Komite Audit dan interaksinya dengan organ-organ perseroan.

Kedua, bab III sampai dengan bab VI menjelaskan tentang fungsi oversight dari Komite Audit. Ditegaskan bahwa Komite Audit tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rutin yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi oversightnya. Masing-masing bab membahas mengenai fungsi oversight dari Komite Audit dalam menjamin terselenggaranya mekanisme check and balances. Fungsi-fungsi oversight Komite Audit mencakup fungsi oversight dalam mendorong penegakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, memastikan dihasilkannya high quality financial reporting, memastikan berlangsungnya risk management process didalam perseroan dan dipatuhinya ketentuan yang berlaku.

Ketiga, pada setiap bab ditegaskan mengenai beberapa hal yang kiranya perlu mendapatkan perhatian. Kunci keberhasilan Komite Audit salah satunya adalah pemilihan anggotanya. Anggota Komite Audit disarankan harus financial literate, paling tidak, dapat membaca laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan objek oversight Komite Audit. Aspek independensi Komite Audit juga ditekankan karena Komite Audit harus dapat menjamin terselenggaranya mekanisme check and balances. Dengan independensinya maka diharapkan Komite Audit dapat melakukan penilaian terhadap efektifitas fungsi Internal Audit, dan independensi dan obyektifitas Eksternal Auditor yang melakukan audit.


PEMBAHASAN

I. Harapan Bank Indonesia terhadap Peran Komite Audit di Perbankan dan Strategi Pengoptimalan Fungsi Komite Audit – Bapak Muliaman Hadad (Direktur Bank Indonesia)

Melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) Komite yang diatur dalam PBI yaitu Komite Audit, Komite Kebijakan Resiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Beberapa concern yang disampaikan Bank Indonesia terkait dengan keberadaan Komite Audit adalah :

• Kewajiban pembentukan Komite Audit bagi industri perbankan dimaksudkan untuk membantu efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

• Tugas Komite Audit tidak sama dengan Audit Internal Bank yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Dalam hal ini Komite Audit harus mampu melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap hasil Audit Internal maupun Eksternal Bank, kesesuaian laporan dengan standard akuntansi yang berlaku serta evaluasi tindak lanjut hasil audit.

• Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Komite Audit, Bank perlu menetapkan tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara jelas, agar keberadaan Komite Audit tersebut tidak hanya sebagai asesoris untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, namun mampu berperan aktif, bekerja secara optimal dan mampu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berhasil guna (substance over form).

• Sebagai komite yang membantu pelaksanaan fungsi pengawasan, independensi dari anggota Komite sangat diperlukan. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut diharapkan mampu menciptakan fungsi pengawasan yang optimal melalui terciptanya check and balance dan mampu menghindari conflict of interest. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan minimal 51% (lima puluh satu perseratus) jumlah anggota Komite Audit wajib berasal dari Pihak Independen dan Komisaris Independen. Pihak-pihak independen tersebut diharapkan dapat lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan para deposan yang harus dilindungi hak-haknya. Bank Indonesia beraharap banyak kepada para pihak independen anggota Komite Audit agar mampu bekerja sesuai peran, tugas, dan tanggung jawabnya secara optimal.

• Good Corporate Governance merupakan suatu hal yang wajib dan perlu dilaksanakan di semua organisasi, apalagi di kalangan perbankan dimana diemban amanah yang sangat besar dari para nasabah penyimpan dana di perbankan. Dalam rangka mempercepat penerapan ketentuan Good Corporate Governance dimaksud, keberadaan Forum Komunikasi Good Corporate Governance Perbankan dan atau Forum Komite Audit Perbankan perlu didayagunakan sehingga tercipta komunikasi yang berkelanjutan diantara para anggota industri dan regulator.

• Bank Indonesia berharap agar anggota Komite Audit selalu berupaya untuk dapat menjadi mitra strategis bagi para stakeholders maupun bagi perusahaan dan regulator


II. BAPEPAM Memiliki Kepentingan yang Sangat Besar dalam Memastikan Good Corporate Governance Diterapkan dan Dilaksanakan oleh Para Pelaku Pasar Modal – Bapak Fuad A. Rahmany (Ketua Bapepam)

• Komite Audit merupakan bagian dari Good Corporate Governance. Inti dari Good Corporate Governance adalah independen audit. Pada kenyataannya hingga saat ini governance seringkali sulit diterapkan dengan baik. Ini lebih banyak disebabkan karena belum atau tidak jelasnya tugas dan fungsi dari masing-masing elemen, baik pemerintahan, organisasi public (seperti pemerintah) dan juga korporasi.

• BAPEPAM sangat menghargai upaya IKAI untuk membuat manual. Karena dengan adanya Manual, hal-hal yang belum jelas mengenai tugas dan fungsi Komite Audit, menjadi lebih jelas baik bagi anggota Komite Audit maupun bagi mitra kerjanya Komisaris dan Direksi.

• Governance bukan hanya masalah pemenuhan elemen-elemen governance secara formalitas saja seperti ada tidaknya Komisaris Independen, Komite Audit dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting dari adalah bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang peranan dari masing-masing unit yang dijalankan sehingga pelaksanaan governance dapat berjalan dengan efektif.

• Pedoman bagi Komite Audit adalah sangat penting. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan pengakuan. Bagaimana meyakinkan manajemen termasuk Internal Audit dapat menerima keberadaan Komite Audit. Karena bagi sebagian pihak yang tidak memahami manfaat keberadaan Komite Audit, keberadaan Komite Audit menimbulkan ketidakenakan atau ketidaknyaman. Penekanan lainnya adalah bagaimana membuat fungsi Komite Audit menjadi efektif dan bagaimana independensi benar-benar menjadi bagian dari Komite Audit, sehingga independennya bukan independent just in appearance tetapi independent in fact.


III. Komite Audit dan Good Corporate Governance, Kerja Komite Audit – Bapak Hotbonar Sinaga (Direktur Utama PT. Jamsostek)


a. Salah satu tugas utama Komite Audit dalam fungsi pengawasannya adalah memastikan kinerja fungsi auditor internal. Bagaimana menilainya? Setiap bulan, secara rutin Komite Audit mengadakan meeting dengan dipimpin oleh Komisaris Independen. Setiap 3 bulan kami diskusi dengan Auditor Internal. Dalam diskusi tersebut, Komite Audit dapat menilai kinerja Auditor Internal. Salah satu tugas Internal Auditor adalah menyampaikan temuan-temuan. Temuan-temuan dibuat dalam garis besar, kemudian secara rutin dilaporkan kepada Komite Audit perkembangannya.

b. Berbicara mengenai governance structure, Komite Audit merupakan salah satu perangkat dari Dewan Komisaris. Dalam pedoman Good Corporate Governance yang baru, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan pertama, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, struktur pengendalian internal dilaksanakan dengan baik. Ketiga, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Yang terakhir adalah tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen.

c. Dapat disimpulkan bahwa fungsinya Komite Audit adalah seperti staff function. Karena Komite Audit berada di bawah Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris akan menyampaikan kepada Direksi apa saja yang diminta dan diharapkan Komite Audit dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya. Untuk jumlah anggota Komite Audit sebaiknya harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan, dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

d. Untuk perusahaan asuransi sebaiknya juga mengikuti pedoman Good Corporate Governance, dimana pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit merupakan keharusan sebagai bagian dari implementasi Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang mengelola dana masyarakat. Jika Komisaris Independen pembentukannya sudah merupakan keharusan, dengan definisi yang sangat sederhana yaitu tidak ada hubungan afiliasi baik dengan Direksi maupun dengan pemegang saham. Namun untuk Komite Audit di sektor asuransi belum ada regulasi yang mengaturnya dan bukan merupakan kewajiban.


IV. Pedoman dan Manual yang Berhubungan dengan Good Corporate Governance Bisa Saling Bersinergi dan Tidak Saling Bertentangan – Bapak Gunawan Tjokro (Wakil Ketua Asosiasi Emiten Indonesia)

a. Menekankan jabatan Komisaris dan Komite Audit harus diduduki oleh orang-orang yang kompeten pada bidangnya. Dan sebaiknya Komite Audit tidak didominasi oleh orang keuangan saja, tetapi bisa diwakili oleh berbagai macam disiplin ilmu. Kombinasi ini bisa menciptakan fertilization of ideas dengan ide yang bermacam-macam sehingga pandangan yang berbeda-beda itu dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

b. Komite Audit diharapkan bisa memberikan suatu statement mengenai apa yang telah dilakukan selama satu tahun berjalan, dan ini dilampirkan dalam annual report. Ini sangat baik karena merupakan bentuk tanggung jawab dari Komite Audit.

c. Baik dari peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM maupun dalam Manual ini, ada beberapa hal yang sudah sejalan. Satu contoh adalah mengenai independensi dari auditor baik Internal Auditor maupun Eksternal Auditor. Dalam manual, Komite Audit sangat berperan didalam pemilihan atau menentukan kinerja dari Internal dan Eksternal Auditor

d. Mengapa Komite Audit penting bagi perusahaan? Banyak yang berpendapat bahwa suatu perusahaan itu akan bisa tumbuh secara sustainable kalau memperhatikan pertama adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan kedua, kalau program CSRnya juga harus berjalan dengan baik. Ini suatu hal yang penting yang bisa membantu kinerja perusahaan bertumbuh secara sustainable untuk masa-masa mendatang.

e. Masalah remunerasi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Karena ada istilah ”ada harga ada barang”. Tidak mungkin kita mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang kurang bagus. Walaupun sampai saat ini tidak ada standar, karena setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, tapi itu juga akan tergantung pada fungsi dan kemampuan perusahaan. Faktor remunerasi penting diperhatikan agar perusahaan bisa mendapatkan orang yang qualified.

f. Harapan yang disampaikan oleh AEI terhadap Komite Audit adalah sebagai berikut :

(1). Adanya rapat regular yang dapat diadakan bulanan atau tiga bulanan, dan juga laporan mengenai pandangan-pandangan apa yang terjadi di perusahaan selama 6 bulan terakhir.
(2). Selalu menjaga obyektifitas dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik analisa maupun opininya dilakukan secara obyektif.

~ by zulfikarnashrullah on May 28, 2008.

One Response to “EXECUTIVE SUMMARY FORUM KOMITE AUDIT 14”

  1. wow….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: