EXECUTIVE SUMMARY FORUM KOMITE AUDIT 14

•May 28, 2008 • 1 Comment


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PROSES GCG : SOSIALISASI MANUAL KOMITE AUDIT
(Oleh IKAI )
Dari diskusi-diskusi yang telah banyak dilakukan oleh IKAI, khususnya pembahasan mengenai fungsi dan tanggung jawab Komite Audit, IKAI dapat menyimpulkan bahwa masih banyak terdapat variasi-variasi yang sangat tinggi di dalam praktek-praktek Komite Audit dan juga kerancuan pemahaman tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit. Kerancuan dan variasi pemahaman yang begitu tinggi di Komite Audit, seringkali di lapangan, menduplikasi dengan tugas-tugas lainnya. Mungkin saja ini disebabkan Komite Audit terlalu banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat operasional. Padahal kalau kita mengkaji kembali pembentukan Komite Audit, dapat dipastikan Komite Audit memiliki fungsi menjalankan tugas oversight.

PENDAHULUAN

Dari diskusi-diskusi yang telah banyak dilakukan oleh IKAI, khususnya pembahasan mengenai fungsi dan tanggung jawab Komite Audit, IKAI dapat menyimpulkan bahwa masih banyak terdapat variasi-variasi yang sangat tinggi di dalam praktek-praktek Komite Audit dan juga kerancuan pemahaman tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit. Kerancuan dan variasi pemahaman yang begitu tinggi di Komite Audit, seringkali di lapangan, menduplikasi dengan tugas-tugas lainnya. Mungkin saja ini disebabkan Komite Audit terlalu banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat operasional. Padahal kalau kita mengkaji kembali pembentukan Komite Audit, dapat dipastikan Komite Audit memiliki fungsi menjalankan tugas oversight.

Kerancuan atau kebingungan mengenai peranan Komite Audit, juga sering dipicu oleh tidak jelasnya kedudukan Komite Audit didalam governance structure. Seringkali IKAI mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal tersebut. Memang didalam UU PT, hal tersebut belum dijelaskan secara eksplisit. Demikian pula halnya di UU Pasar Modal. Hanya BAPEPAM saja yang telah memulai menerbitkan ketentuan pada tahun 2000 dimana emiten diwajibkan memiliki Komite Audit yang merupakan tonggak eksistensi Komite Audit. Sedangkan di Bank Indonesia (BI), badan regulator ini, pada tahun 1995 sudah memulai mewajibkan pembentukan Komite Audit. Lalu kemudian di tahun 1999, BI kembali tidak mewajibkan perbankan untuk membentuk Komite Audit. Baru-baru ini BI melalui peraturan barunya PBI No.: 8/14/PBI/2006, kembali mewajibkan Bank-bank di Indonesia untuk wajib memiliki Komite Audit.

Berangkat dari kebingungan dan ketidakjelasan inilah, IKAI terdorong untuk menyusun Manual Komite Audit, yang ditujukan dalam upaya menyamakan persepsi atau paradigma mengenai fungsi Komite Audit, disamping tentunya merujuk kepada International Best Practices dan juga kondisi-kondisi yang berkembang di Indonesia.

Manual ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk sharing best practices. Oleh karena itu, diperlukan suatu publikasi Manual yang tujuan akhirnya adalah penyempurnaan manual dari waktu ke waktu sehingga terdapat suatu referensi atau acuan bagi praktisi Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pokok-pokok dari Manual Komite Audit dapat disampaikan sebagai berikut :

Pertama, bab II menjelaskan kedudukan Komite Audit dalam governance structure di Indonesia, antara lain diberikan penegasan tentang kesetaraan antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam governance structure di Indonesia. Karena selama ini terdapat pemikiran bahwa Direksi di bawah Dewan Komisaris. Dalam Manual ini, IKAI berpendapat bahwa Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai suatu kesetaraan, sama-sama diangkat oleh RUPS. Dalam bab ini juga dipertegas tentang legal position Komite Audit dan interaksinya dengan organ-organ perseroan.

Kedua, bab III sampai dengan bab VI menjelaskan tentang fungsi oversight dari Komite Audit. Ditegaskan bahwa Komite Audit tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rutin yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi oversightnya. Masing-masing bab membahas mengenai fungsi oversight dari Komite Audit dalam menjamin terselenggaranya mekanisme check and balances. Fungsi-fungsi oversight Komite Audit mencakup fungsi oversight dalam mendorong penegakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, memastikan dihasilkannya high quality financial reporting, memastikan berlangsungnya risk management process didalam perseroan dan dipatuhinya ketentuan yang berlaku.

Ketiga, pada setiap bab ditegaskan mengenai beberapa hal yang kiranya perlu mendapatkan perhatian. Kunci keberhasilan Komite Audit salah satunya adalah pemilihan anggotanya. Anggota Komite Audit disarankan harus financial literate, paling tidak, dapat membaca laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan objek oversight Komite Audit. Aspek independensi Komite Audit juga ditekankan karena Komite Audit harus dapat menjamin terselenggaranya mekanisme check and balances. Dengan independensinya maka diharapkan Komite Audit dapat melakukan penilaian terhadap efektifitas fungsi Internal Audit, dan independensi dan obyektifitas Eksternal Auditor yang melakukan audit.


PEMBAHASAN

I. Harapan Bank Indonesia terhadap Peran Komite Audit di Perbankan dan Strategi Pengoptimalan Fungsi Komite Audit – Bapak Muliaman Hadad (Direktur Bank Indonesia)

Melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) Komite yang diatur dalam PBI yaitu Komite Audit, Komite Kebijakan Resiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Beberapa concern yang disampaikan Bank Indonesia terkait dengan keberadaan Komite Audit adalah :

• Kewajiban pembentukan Komite Audit bagi industri perbankan dimaksudkan untuk membantu efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

• Tugas Komite Audit tidak sama dengan Audit Internal Bank yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Dalam hal ini Komite Audit harus mampu melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap hasil Audit Internal maupun Eksternal Bank, kesesuaian laporan dengan standard akuntansi yang berlaku serta evaluasi tindak lanjut hasil audit.

• Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Komite Audit, Bank perlu menetapkan tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara jelas, agar keberadaan Komite Audit tersebut tidak hanya sebagai asesoris untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, namun mampu berperan aktif, bekerja secara optimal dan mampu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berhasil guna (substance over form).

• Sebagai komite yang membantu pelaksanaan fungsi pengawasan, independensi dari anggota Komite sangat diperlukan. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut diharapkan mampu menciptakan fungsi pengawasan yang optimal melalui terciptanya check and balance dan mampu menghindari conflict of interest. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan minimal 51% (lima puluh satu perseratus) jumlah anggota Komite Audit wajib berasal dari Pihak Independen dan Komisaris Independen. Pihak-pihak independen tersebut diharapkan dapat lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan para deposan yang harus dilindungi hak-haknya. Bank Indonesia beraharap banyak kepada para pihak independen anggota Komite Audit agar mampu bekerja sesuai peran, tugas, dan tanggung jawabnya secara optimal.

• Good Corporate Governance merupakan suatu hal yang wajib dan perlu dilaksanakan di semua organisasi, apalagi di kalangan perbankan dimana diemban amanah yang sangat besar dari para nasabah penyimpan dana di perbankan. Dalam rangka mempercepat penerapan ketentuan Good Corporate Governance dimaksud, keberadaan Forum Komunikasi Good Corporate Governance Perbankan dan atau Forum Komite Audit Perbankan perlu didayagunakan sehingga tercipta komunikasi yang berkelanjutan diantara para anggota industri dan regulator.

• Bank Indonesia berharap agar anggota Komite Audit selalu berupaya untuk dapat menjadi mitra strategis bagi para stakeholders maupun bagi perusahaan dan regulator


II. BAPEPAM Memiliki Kepentingan yang Sangat Besar dalam Memastikan Good Corporate Governance Diterapkan dan Dilaksanakan oleh Para Pelaku Pasar Modal – Bapak Fuad A. Rahmany (Ketua Bapepam)

• Komite Audit merupakan bagian dari Good Corporate Governance. Inti dari Good Corporate Governance adalah independen audit. Pada kenyataannya hingga saat ini governance seringkali sulit diterapkan dengan baik. Ini lebih banyak disebabkan karena belum atau tidak jelasnya tugas dan fungsi dari masing-masing elemen, baik pemerintahan, organisasi public (seperti pemerintah) dan juga korporasi.

• BAPEPAM sangat menghargai upaya IKAI untuk membuat manual. Karena dengan adanya Manual, hal-hal yang belum jelas mengenai tugas dan fungsi Komite Audit, menjadi lebih jelas baik bagi anggota Komite Audit maupun bagi mitra kerjanya Komisaris dan Direksi.

• Governance bukan hanya masalah pemenuhan elemen-elemen governance secara formalitas saja seperti ada tidaknya Komisaris Independen, Komite Audit dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting dari adalah bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang peranan dari masing-masing unit yang dijalankan sehingga pelaksanaan governance dapat berjalan dengan efektif.

• Pedoman bagi Komite Audit adalah sangat penting. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan pengakuan. Bagaimana meyakinkan manajemen termasuk Internal Audit dapat menerima keberadaan Komite Audit. Karena bagi sebagian pihak yang tidak memahami manfaat keberadaan Komite Audit, keberadaan Komite Audit menimbulkan ketidakenakan atau ketidaknyaman. Penekanan lainnya adalah bagaimana membuat fungsi Komite Audit menjadi efektif dan bagaimana independensi benar-benar menjadi bagian dari Komite Audit, sehingga independennya bukan independent just in appearance tetapi independent in fact.


III. Komite Audit dan Good Corporate Governance, Kerja Komite Audit – Bapak Hotbonar Sinaga (Direktur Utama PT. Jamsostek)


a. Salah satu tugas utama Komite Audit dalam fungsi pengawasannya adalah memastikan kinerja fungsi auditor internal. Bagaimana menilainya? Setiap bulan, secara rutin Komite Audit mengadakan meeting dengan dipimpin oleh Komisaris Independen. Setiap 3 bulan kami diskusi dengan Auditor Internal. Dalam diskusi tersebut, Komite Audit dapat menilai kinerja Auditor Internal. Salah satu tugas Internal Auditor adalah menyampaikan temuan-temuan. Temuan-temuan dibuat dalam garis besar, kemudian secara rutin dilaporkan kepada Komite Audit perkembangannya.

b. Berbicara mengenai governance structure, Komite Audit merupakan salah satu perangkat dari Dewan Komisaris. Dalam pedoman Good Corporate Governance yang baru, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan pertama, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, struktur pengendalian internal dilaksanakan dengan baik. Ketiga, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Yang terakhir adalah tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen.

c. Dapat disimpulkan bahwa fungsinya Komite Audit adalah seperti staff function. Karena Komite Audit berada di bawah Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris akan menyampaikan kepada Direksi apa saja yang diminta dan diharapkan Komite Audit dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya. Untuk jumlah anggota Komite Audit sebaiknya harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan, dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

d. Untuk perusahaan asuransi sebaiknya juga mengikuti pedoman Good Corporate Governance, dimana pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit merupakan keharusan sebagai bagian dari implementasi Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang mengelola dana masyarakat. Jika Komisaris Independen pembentukannya sudah merupakan keharusan, dengan definisi yang sangat sederhana yaitu tidak ada hubungan afiliasi baik dengan Direksi maupun dengan pemegang saham. Namun untuk Komite Audit di sektor asuransi belum ada regulasi yang mengaturnya dan bukan merupakan kewajiban.


IV. Pedoman dan Manual yang Berhubungan dengan Good Corporate Governance Bisa Saling Bersinergi dan Tidak Saling Bertentangan – Bapak Gunawan Tjokro (Wakil Ketua Asosiasi Emiten Indonesia)

a. Menekankan jabatan Komisaris dan Komite Audit harus diduduki oleh orang-orang yang kompeten pada bidangnya. Dan sebaiknya Komite Audit tidak didominasi oleh orang keuangan saja, tetapi bisa diwakili oleh berbagai macam disiplin ilmu. Kombinasi ini bisa menciptakan fertilization of ideas dengan ide yang bermacam-macam sehingga pandangan yang berbeda-beda itu dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

b. Komite Audit diharapkan bisa memberikan suatu statement mengenai apa yang telah dilakukan selama satu tahun berjalan, dan ini dilampirkan dalam annual report. Ini sangat baik karena merupakan bentuk tanggung jawab dari Komite Audit.

c. Baik dari peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM maupun dalam Manual ini, ada beberapa hal yang sudah sejalan. Satu contoh adalah mengenai independensi dari auditor baik Internal Auditor maupun Eksternal Auditor. Dalam manual, Komite Audit sangat berperan didalam pemilihan atau menentukan kinerja dari Internal dan Eksternal Auditor

d. Mengapa Komite Audit penting bagi perusahaan? Banyak yang berpendapat bahwa suatu perusahaan itu akan bisa tumbuh secara sustainable kalau memperhatikan pertama adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan kedua, kalau program CSRnya juga harus berjalan dengan baik. Ini suatu hal yang penting yang bisa membantu kinerja perusahaan bertumbuh secara sustainable untuk masa-masa mendatang.

e. Masalah remunerasi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Karena ada istilah ”ada harga ada barang”. Tidak mungkin kita mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang kurang bagus. Walaupun sampai saat ini tidak ada standar, karena setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, tapi itu juga akan tergantung pada fungsi dan kemampuan perusahaan. Faktor remunerasi penting diperhatikan agar perusahaan bisa mendapatkan orang yang qualified.

f. Harapan yang disampaikan oleh AEI terhadap Komite Audit adalah sebagai berikut :

(1). Adanya rapat regular yang dapat diadakan bulanan atau tiga bulanan, dan juga laporan mengenai pandangan-pandangan apa yang terjadi di perusahaan selama 6 bulan terakhir.
(2). Selalu menjaga obyektifitas dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik analisa maupun opininya dilakukan secara obyektif.

EXECUTIVE SUMMARY FORUM KOMITE AUDIT 13

•May 28, 2008 • Leave a Comment

EXECUTIVE SUMMARY FORUM KOMITE AUDIT 13
BEDAH KASUS AUDIT UMUM PT. KERETA API INDONESIA : SEBUAH PEMBELAJARAN MENARIK DALAM MEMAHAMI PROSES GCG BAGI PARA KOMISARIS, DIREKSI, DAN KOMITE AUDIT
(Oleh IKAI )
Mengamati kasus-kasus yang terjadi baik di BUMN maupun Perusahaan Publik, mungkin dapat disimpulkan sementara bahwa penerapan proses GCG masih setengah hati, belum dipahami dan diterapkan seutuhnya, terutama oleh top management sebagai pengambil keputusan stratejik. Terlebih lagi pemahaman pemegang saham atas GCG yang masih belum memadai. Pembedahan kasus yang terjadi di perusahaan BUMN atas proses pengawasan yang efektif akan dapat menjadi suatu pembelajaran yang menarik dan kiranya dapat kita hindari apabila kita dihadapkan pada situasi yang sama. Salah satu contohnya adalah kasus audit umum yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan, dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas didalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya.

PENDAHULUAN


Menerapkan proses GCG dalam suatu perusahaan bukanlah merupakan suatu proses yang mudah. Diperlukan konsistensi, komitmen, dan pemahaman yang jelas dari seluruh stakeholders perusahaan mengenai bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan. Apabila ketiga hal tersebut diatas masih belum dimiliki oleh perusahaan, maka dapat dipastikan bahwa GCG bagi perusahaan hanya sebagai pemenuhan peraturan (formalitas) dan belum dapat dianggap sebagai bagian dari sistem pengawasan yang efektif.

Mengamati kasus-kasus yang terjadi baik di BUMN maupun Perusahaan Publik, mungkin dapat disimpulkan sementara bahwa penerapan proses GCG masih setengah hati, belum dipahami dan diterapkan seutuhnya, terutama oleh top management sebagai pengambil keputusan stratejik. Terlebih lagi pemahaman pemegang saham atas GCG yang masih belum memadai. Pembedahan kasus yang terjadi di perusahaan BUMN atas proses pengawasan yang efektif akan dapat menjadi suatu pembelajaran yang menarik dan kiranya dapat kita hindari apabila kita dihadapkan pada situasi yang sama.

Salah satu contohnya adalah kasus audit umum yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan, dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas didalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, PT. KAI memiliki business environment yang berbeda dengan perusahaan swasta lainnya dan merupakan pembelajaran yang menarik bagi perusahaan lainnya terutama mengenai bagaimana mambangun pengawasan yang efektif. Kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi departemen teknis maupun Kementerian BUMN sebagai wakil pemegang saham untuk menerapkan public governance.

PEMBAHASAN KASUS PT. KERETA API INDONESIA

Kasus PT. KAI bermuara pada perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Komisaris yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dimana Komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada.

Perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris bersumber pada perbedaan pendapat atas 4 (empat) hal, yaitu :

1. Masalah piutang PPN.
Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Manajemen menganggap bahwa pemberian jasa yang dilakukannya tidak kena PPN, namun karena Dirjen Pajak menagih PPN atas jasa tersebut, PT. KAI menagih PPN tersebut kepada pelanggan.

2. Masalah Beban Ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan.
Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

3. Masalah persediaan dalam perjalanan.
Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

4. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
BPYBDS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.


Pertanyaan mendasar yang menjadi fokus perhatian bersama adalah apakah auditor eksternal telah menjalankan tugasnya sesuai standar-standar yang berlaku (PSAK dan SPAP)? Lebih jauh lagi apakah auditor eksternal telah berkomunikasi dengan Komite Audit, dan apakah komunikasi tersebut efektif ?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi mengenai peran dan tanggung jawab Komisaris, beserta organnya Komite Audit dalam proses good corporate governance di perusahaan, baik BUMN maupun swasta.

Menurut teori dan best practices dalam good corporate governance, Dewan Komisaris dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya memiliki 3 fungsi, yaitu :

1. Advising. Memberi nasehat bagaimana seharusnya Direksi bersikap. Oleh sebab itu sebaiknya Dewan Komisaris terdiri dari beberapa latar belakang.
2. Protecting. Melindungi perusahaan dari sesuatu yang tidak diharapkan. Misalnya : memberikan argumentasi dan pendapat independen yang kuat atas sesuatu yang dapat merugikan perusahaan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.
3. Supervising. Mengawasi pengelolaan perusahaan agar mampu menciptakan value yang optimal bagi stakeholders.

Peran vital yang dijalankan oleh Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam 3 hal tersebut diatas, yaitu advising, supervising dan protecting (dengan cara memberikan analisis bagaimana memproteksi perusahaan). Hal terpenting yang harus dipahami adalah bahwa Komite Audit tidak memiliki suara untuk mengatasnamakan perusahaan sehingga tidak diperkenankan berbicara di luar perusahaan. Karena Komite Audit merupakan tools Dewan Komisaris dengan demikian yang berhak untuk berbicara adalah Dewan Komisaris.

Khusus dalam proses audit, Komite Audit memainkan peranan yang sangat penting dalam :

1. Mereview audit plan
2. Mendiskusikan penunjukan auditor eksternal. Pada saat proses lelang, Komite Audit harus sudah ikut untuk melihat apakah auditor eksternal layak dipilih dan melihat fairness proses pemilihan. Yang akan bicara kepada Direksi adalah Dewan Komisaris, bukan Komite Audit. Jangan sampai Komite Audit over duties (berlebih-lebihan).
3. Mereview transaksi-transaksi besar untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris, kemudian Dewan Komisaris berkomunikasi dengan Direksi.

Agar pengawasan Dewan Komisaris dapat berjalan dengan baik, Komite Audit dapat membantu Dewan Komisaris untuk memberikan nasehat dengan cara :

1. Mereview sistem internal control, ada pemisahan fungsi atau tidak (internal control setting) bagus atau tidak. Hal ini dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Komunikasi antara Komite Audit, Dewan Komisaris dan manajemen. Seharusnya Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah/mereview laporan manajemen karena tidak selalu 100 % laporan keuangan dipahami oleh Dewan Komisaris, terutama karena latar belakang yang bukan keuangan. Jadi fungsi Komite Audit adalah mentransformasikan angka-angka kedalam suatu bentuk usulan kepada Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat memberikan advise kepada Direksi.


Kasus PT. KAI menarik untuk dicermati karena kasus ini dapat terjadi di perusahaan lainnya. Apapun permasalahan yang terjadi apabila diantara Direksi dan Komisaris terjadi perbedaan pendapat yang rugi adalah perusahaan, dimana social and political costnya sangat tinggi. Selain itu masing-masing pihak yang sedang berselisih pendapat (yaitu Direksi maupun Komisaris) akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga akan sangat merugikan perusahaan, yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan (sustainability) perusahaan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT. KAI adalah karena rumitnya laporan keuangan PT. KAI. Hal ini karena terdapat ratusan stasiun, puluhan depo dan gudang yang seluruhnya memiliki laporan keuangan yang terpisah, sehingga yang berpotensi menyebabkan masalah maupun perbedaan pendapat di kemudian hari. Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa baru sebagian kecil proses akuntansi dilaksanakan dengan komputer. Sebenarnya sistem akuntansi PT. KAI cukup modern untuk penyusunan laporan keuangan dan informasi manajemen, namun karena kedua hal tersebut diatas maka sistem akuntansi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik.

Keterkaitan antara realisasi anggaran dengan akuntansi juga merupakan masalah yang rumit karena sistem otorisasi anggaran yang kompleks. Kenyataan lain yang turut mendorong terjadinya kasus laporan keuangan PT. Kereta Api adalah bahwa proses akuntansi dan laporan keuangan adalah hanya urusan bagian akuntansi, unit lain kurang terlibat dan tidak memiliki sense of belonging, sehingga hal ini jelas menyulitkan bagi bagian akuntansi.

Selain beberapa hal teknis tersebut diatas, beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT. Kereta Api adalah :

1. Auditor Internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya Auditor Eksternal.
2. Komite Audit tidak ikut dalam proses penunjukan auditor sehingga tidak terlibat dalam proses audit.
3. Manajemen (termasuk auditor internal) tidak melaporkan kepada Komite Audit dan Komite Audit juga tidak menanyakannya.
4. Adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika Komite Audit mempertanyakannya manajemen merasa tidak yakin.

Beberapa aktifitas bisnis PT. Kereta Api yang juga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari adalah :

• Adanya transaksi antara PT. Kereta Api dan Negara yang kebijakan dan sistem perhitungannya belum dipahami dan disepakati dengan baik (PSO : Public Service Obligation, IMO : Infrastructure Maintenance and Operation, TAC : Track Access Charges)
• Transaksi masa sebelumnya yang masih belum terselesaikan (BPYBDS, perubahan status perusahaan)
• Perubahan peraturan pemerintah (termasuk peraturan perpajakan)
• Penyelesaian Past Service Liability /PSL Pensiun Pegawai
• RUU Perkeretaapian dengan kemungkinan “Unbundling” dari aktifitas perusahaan dan keikutsertaan swasta

SOLUSI DAN REKOMENDASI


Dengan pembahasan kasus audit umum PT. Kereta Api Indonesia, beberapa pelajaran berharga dapat dipetik dari kasus tersebut, diantaranya adalah :

Pertama, perselisihan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan. Apabila Dewan Komisaris merasa Direksi tidak capable memimpin perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengganti Direksi. Hal ini akan jauh lebih baik dan tentunya mampu menghindarkan perusahaan dari social cost yang tidak perlu. Social cost seringkali timbul karena public judgement yang sudah terlanjur dijatuhkan dan seringkali public judgement ini tidak fair bagi perusahaan.

Kedua, Dewan Komisaris merupakan suatu dewan, sehingga akan sangat ideal apabila Dewan Komisaris mempunyai satu orang juru bicara yang mengatasnamakan seluruh Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris memiliki satu suara. Namun demikian bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan pendapat dalam Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat diakomodir dengan jelas dalam dissenting opinion yang harus dicatat dalam risalah rapat. Untuk itulah perlunya kebijaksanaan (wisdom) dari anggota Dewan Komisaris untuk memilah-milah informasi apa saja yang merupakan public domain dan informasi yang merupakan private domain. Hal ini terkait dengan pelaksanaan prinsip GCG yaitu transparansi, karena transparansi bukan berarti memberikan seluruh informasi perusahaan kepada semua orang, namun harus tepat sasaran dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Ketiga, sesuai dengan SA 380, Komunikasi Auditor Eksternal dengan Komite Audit merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses audit suatu perusahaan. Kasus PT. Kereta Api merupakan cerminan bahwa komunikasi yang intens antara Auditor Eksternal dengan Komite Audit sangat diperlukan. Kendala komunikasi yang dihadapi pada kasus PT. Kereta Api salah satunya dipicu oleh adanya pergantian anggota Komite Audit pada saat pelaksanaan audit. Auditor eksternal mengalami hambatan karena terdapat kekosongan beberapa bulan sebelum anggota Komite Audit yang baru diangkat.

Keempat, komunikasi antara Komite Audit dengan Internal Auditor yang belum tercipta dengan baik merupakan salah satu faktor yang turut memiliki andil dalam memicu kasus ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Komite Audit sangat mengandalkan Internal Auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi dalam operasional perusahaan. Sebagai ilustrasi mengenai kurangnya komunikasi antara Komite Audit dan Auditor Internal, sejak Komite Audit aktif September 2005, sampai dengan saat ini belum pernah satu kalipun terjadi komunikasi antara Komite Audit dengan Auditor Internal untuk proses audit tahun buku 2006.

Kelima, terkait dengan prinsip konsistensi yang harus diterapkan dalam akuntansi, perlu ditekankan bahwa pelaksanaan prinsip konsistensi dengan tetap berpegang pada pengetahuan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian bukan berarti kebijakan akuntansi yang telah dilakukan tahun lalu akan dianggap konsisten apabila tahun ini tetap dilakukan.

Keenam, beberapa hal teknis yang pelru dipertimbangkan untuk dikembangkan adalah PSAK yang khusus mengatur mengenai PSO (Public Service Obligation), IMO (Infrastructure Maintenance and Operation), TAC (Track Access Charges) dan BPYBDS serta komputerisasi akuntansi dan penyederhanaan chart of account atau penyederhanaan sistem akuntansi.


Khusus untuk PT. Kereta Api, beberapa masukan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi saat ini adalah :

1. Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.

2. Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan. Kesalahan-kesalahan sudah terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat dua alternatif, yaitu di restatement atau dikoreksi. Keputusan mengenai opsi yang dipilih sepenuhnya tergantung dari Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP), karena kasus PT. Kereta Api sedang diproses disana.

3. Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

4. Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

5. Komite Audit berperan aktif dalam melakukan risk mapping, mengkoordinasikan seluruh tahapan proses auditing, mulai dari penunjukan, pembuatan program, mengevaluasi dan memberikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris, yang akan mengkomunikasikannya kepada Direksi.

6. Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.

7. Komite Audit menjembatani agar semua pihak di perusahaan terlibat aktif dalam pengawasan. Kunci untuk merekatkan semua pihak dijalankan oleh Auditor Internal yang berkomunikasi intens dengan Komite Audit.

Pembelajaran menarik dalam aspek public governance pada kasus ini adalah mengenai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS). Sebagai perwakilan pemegang saham (yaitu Pemerintah), departemen teknis terkait dan Kementerian BUMN seharusnya tegas dalam menentukan BPYBDS ini, apakah merupakan penyertaan modal atau hutang. Fakta yang terjadi saat ini adalah BPYBDS statusnya tetap dibiarkan tidak jelas sampai bertahun-tahun sehingga nilainya di beberapa BUMN mencapai triliunan rupiah. Hal ini jelas akan berpotensi menimbulkan masalah di masa yang akan datang, karena akan menyulitkan perusahaan dalam mengelompokkannya, apakah termasuk aset atau kewajiban (liability).

Terlepas dari kasus audit umum PT. Kereta Api Indonesia, concern yang mengemuka terkait dengan Auditor Eksternal adalah merebaknya praktek penipuan dan manipulasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Kantor Akuntan Publik yang ada atau memalsukan/membuat nama Kantor Akuntan Publik yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai akuntan publik.

Secara prinsip Komite Audit sangat tergantung pada akuntan publik. Terkait dengan praktek penipuan tersebut, untuk meningkatkan citra profesi IAI Kompartemen Akuntan Publik telah membentuk Dewan Review Mutu untuk mereview mutu pekerjaan akuntan publik. Untuk itu peran aktif pengguna jasa akuntan publik sangat dibutuhkan karena hanya dengan pengaduan suatu tindakan penipuan atau manipulasi dapat ditindaklanjuti oleh IAI.

PSAK

•May 28, 2008 • Leave a Comment

No. PSAK

Keterangan

PSAK 1

Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 1998)

PSAK 2

Laporan Arus Kas

PSAK 3

Laporan Keuangan Interim

PSAK 4

Laporan Keuangan Konsolidasi

PSAK 5

Pelaporan Segmen (Revisi 2000)

PSAK 6

Akuntansi dan Pelaporan Bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan

PSAK 7

Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PSAK 8

Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

PSAK 9

Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek

PSAK 10

Transaksi dalam Mata Uang Asing

PSAK 11

Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

PSAK 12

Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset

PSAK 13

Akuntansi untuk Investasi

PSAK 14

Akuntansi Persediaan

PSAK 15

Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi

PSAK 16

Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain

PSAK 17

Akuntansi Penyusutan

PSAK 18

Akuntansi Dana Pensiun

PSAK 19

Aktiva Tak Berwujud (Revisi 2000)

PSAK 20

Biaya Riset dan Pengembangan

PSAK 21

Akuntansi Ekuitas

PSAK 22

Akuntansi Penggabungan Usaha

PSAK 23

Akuntansi Pendapatan

PSAK 24

Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun

PSAK 25

Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahaan Kebijakan Akuntansi

PSAK 26

Biaya Pinjaman (Revisi 1997)

PSAK 27

Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998)

PSAK 28

Akuntansi Asuransi Kerugian (Revisi 1996)

PSAK 29

Akuntansi Minyak dan Gas Bumi

PSAK 30

Akuntansi Sewa Guna Usaha

PSAK 31

Akuntansi Perbankan (Revisi 2000)

PSAK 32

Akuntansi Pengusahaan Hutan

PSAK 33

Akuntansi Pertambangan Umum

PSAK 34

Akuntansi Kontrak Konstruksi

PSAK 35

Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi

PSAK 36

Akuntansi Asuransi Jiwa

PSAK 37

Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol

PSAK 38

Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

PSAK 39

Akuntansi Kerjasama Operasi (KSO)

PSAK 40

Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi

PSAK 41

Akuntansi Waran

PSAK 42

Akuntansi Perusahaan Efek

PSAK 43

Akuntansi Anjak Piutang

PSAK 44

Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat

PSAK 45

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

PSAK 46

Akuntansi Pajak Penghasilan

PSAK 47

Akuntansi Tanah

PSAK 48

Penurunan Nilai Aktiva

PSAK 49

Akuntansi Reksadana

PSAK 50

Akuntansi Investasi Efek Tertentu

PSAK 51

Akuntansi Kuasi Reorganisasi

PSAK 52

Akuntansi Mata Uang Pelaporan

PSAK 53

Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham

PSAK 54

Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah

PSAK 55

Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

PSAK 56

Akuntansi Laba Per Saham

PSAK 57

Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontijensi

PSAK 58

Operasi Dalam Penghentian

PSAK 59

Akuntansi Perbankan Syariah

Daftar Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

ISAK NO. 01

Interpretasi atas paragraf 23 PSAK No. 21 tentang Penentuan Harga Pasar Dividen Saham

ISAK NO. 02

Interpretasi atas Penyajian Piutang pada Pemesan Saham

ISAK NO. 03

Interpretasi tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan

ISAK NO. 04

Interpretasi atas paragraf 32 PSAK 10 tentang Alternatif Perlakuan yang Diizinkan Aas Selisih Kurs

ISAK NO. 05

Interpretasi atas paragraf 14 PSAK 50 Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual

ISAK NO. 06

Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (Revisi 1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat Dalam Kontrak dengan Mata Uang Asing

ISAK NO. 07

Interpretasi atas Paragraf 5 dan 19 PSAK 4 tentang Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI PENUNJANG EVALUASI KINERJA KEUANGAN

•May 28, 2008 • 1 Comment


ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

SEBAGAI PENUNJANG EVALUASI KINERJA KEUANGAN

1. Pengertian Kas dan Setara Kas

Dalam PSAK No. 2 paragraf 43, mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dengan pos yang ada di neraca. Oleh karena itu penting untuk memahami secara jelas tentang definisi kas yang dimaksud dalam laporan ini.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2, kas didefinisikan sebagai berikut : “Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro”. (1995:2.2). Dalam Statement Of Financial Accounting Standard No. 95, FASB menyatakan bahwa suatu laporan arus kas harus menjelaskan selisih yang terjadi antara saldo awal dan saldo akhir serta setara kas (cash equivalent). Hal ini berarti dalam laporan kas, kas memiliki pengertian yang lebih luas yang tidak hanya terbatas pada saldo kas yang tersedia di perusahaan (cash on hand) dan kas di bank, tetapi juga termasuk perkiraan-perkiraan yang dikenal sebagai setara kas (cash equivalent).

Definisi setara kas (cash equivalent) dalam PSAK No. 2 adalah : “Investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dapat segera dijadikan kas dalam jumlah tanpa menghadapi perubahan nilai yang berarti.” (1995:2.3)

PSAK No. 2, paragraf 6 menjelaskan setara kas sebagai berikut :

Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagau setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Contoh setara kas yang disamakan dengan kas, menurut Harrison (1995:731) adalah treasury bills, commercial paper jangka pendek, money market serta surat-surat berharga lain yang mempunyai syarat-syarat :

1. Setiap saat dapat ditukar dengan kas.

2. Tanggal jatuh temponya sangat singkat, dalam waktu tiga bulan atau kurang.

3. Resiko perubahan nilai yang kecil atau kurang berarti.

Jadi tidak semua investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai setara kas. Hal ini tergantung pada kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Suatu perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dalam menentukan perkiraaan-perkiraan apa saja yang termasuk dan tidak termasuk adalam katagori sebagai setara kas, dan kebijakan ini harus diungkapkan dalan catatan atas laporan keuangan perusahaan serta harus dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Dalam laporan arus kas, kas dan setara kas diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Dengan kata lain, laporan arus kas menyatakan perubahan dalam kas dan setara kas. Oleh karena itu, pengeluran kas untuk memperoleh setara kas dan penerimaan kas dari penjualan setara kas tidak dimasukkan dalam laporan arus kas. (Larson dan Miler)

2. Pengertian Laporan Arus Kas

Setiap perusahaan dalam menjalankan operasi usahanya akan mengalami arus masuk kas (cash inflows) dan arus keluar (cash outflows). Apabila arus kas yang masuk lebih besar dari arus kas yang keluar maka hal ini akan menunjukkan positive cash flows, dan sebaliknya apabila arus kas masuk lebih sedikit daripada arus kas keluar maka arus kas yang tejadi akan negative cash flows.

Definisi arus kas menurut PSAK No. 2 adalah : “Arus masuk dan keluar kas atau setara kas”. (1995:2.3). Para Praktisi dibidang akuntansi sebenarnya telah lama menggunakan variasi dari laporan arus kas. Adapun nama-nama yang dimaksud adalah laporan sumber dan laporan perubahan posisi keuangan.

Laporan arus kas yang tercakup dalam laporan tahunan, memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar kas dan setara kas. Lebih lanjut, menganalisa semua perubahan yang mempengaruhi kas dan setara kas dalam kategori operasi, investasi dan pendanaan dari suatu perusahaan selama suatu periode dalam format yang merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kas dan setara kas.

3. Kegunaan laporan Arus Kas

Tujuan dari laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang berasal dari aktifitas operasi, investasi dan pendanaan dari suatu entitas selama suatu periode.

Menurut Financial Accounting Standard Board, informasi yang diberikan dalam suatu laporan kas, jika digunakan dengan pengungkapan yang berkaitan dan laporan keuangan lainnya, harus membantu investor, kreditor dan pihak lainnya untuk:

1. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih masa depan,

2. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, kemampuan membayar dividen, dan kebutuhan untuk pendanaan eksternal.

3. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibanding penerimaan serta pengeluaran kas yang berkaitan.

4. Menilai pengaruh transaksi investasi dan pendanaan baiuk kas maupun non kas terhadap posisi keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu.

Jadi informasi yang disajikan dalam laporan arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik bagi pihak manajemen, investor, kreditor maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan arus kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.

4. Penyajian Laporan Arus Kas

a. Klasifikasi Arus Kas

Dalam PSAK No. 2, paragraf 49 (1995:2.4), dinyatakan bahwa : “Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktifitas operasi, investasi dan pendanaan”.

Karakteristik transaksi dan kejadian lain dari setiap jenis aktifitas-aktifitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aktifitas Operasi

Dalam PSAK No. 2 dijelaskan bahwa arus kas dari kegiatan operasi merupakan arus kas yang berasal dari aktifita penghasil utama pendapatan perusahaan. Kegiatan ini melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih dalam laporan laba rugi.

Adapun arus kas yang masuk dan keluar dari kegiatan operasi mencakup antara lain:

a. Arus kas yang masuk dari penjualan barang dan jasa, pendapatan dividen, pendapatan bunga, dan penerimaan operasi lainnya.

b. Arus kas yang keluar untuk pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kepada karyawan, bunga yang dibayarkan atas hutang perusahaan, pembayaran pajak, dan pengeluaran operasi lainnya.

2. Aktifitas Investasi

Menurut PSAK No. 2, arus kas dari aktifitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang diperoleh perusahaan yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

Adapun arus kas masuk dan keluar dari kegiatan ini antara lain meliputi :

a. Arus kas masuk berasal dari penjualan aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan aktiva jangka panjang, penjualan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain dan penagihan uang pokok pinjaman yang diberikan perusahaan.

b. Arus kas keluar untuk pembelian aktiva tetap, aktiva tak berwujud dan aktiva jangka panjang lain, termasuk pengembangan yang dikapitalisasikan, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain, pemberian pinjaman pada pihak lain.

3. Aktifitas Pendanaan

Arus kas yang berasal dari aktifitas ini merupakan arus kas yang menyebabkan perubahan dalam struktur modal atau pinjaman perusahaan. Arus kas merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan perusahaan. Arus kas keluar adalah pembayaran kepada pemilik dan kreditor.

Arus kas masuk dan keluar dari kegiatan ini meliputi, antara lain :

a. Arus kas masuk dari penjualan saham atau instrumen modal lainnya, dan penerbitan obligasi, wesel, hipotek, serta pinjaman lainnya.

b. Arus kas keluar untuk pembayaran deviden, pembelian saham perusahaan, pelunasan pokok pinjaman, dan pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi kewajiban yang berkaitan dengan sewa gedung usaha pembiayaan.

Dalam paragraf 41, PSAK NO. 2 (1995:2.9) diatur lebih lanjut tentang transaksi non kas yang berkaitan dengan aktifitas investasi dan pendanaan, sebagai berikut :

Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam ini harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktifitas investasi dan pendanaan tersebut.

Juga dinyatakan lebih lanjut bahwa pengklasifikasian arus kas ini dapat dilakukan dengan cara yang dianggap paling sesuai dengan bisnis perusahaan. Tujuan utama dari pengklasifikasian menurut aktifitas ini adalah memberikan informasi yang paling akurat bagi pemakai laporan keuangan untuk menilai pengaruh aktifitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap kas dan setara kas. Selain itu informasi tersebut juga untuk menilai sejauh mana hubungan antara ketiga aktifitas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatur dalam PSAK No. 2 (1995:2.11-2.12) sebagai berikut :

Pos luar biasa, arus kas dari pos ini harus diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi, investasi dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah, agar para pemakai dpat memahami hakekat dan pengaruhnya terhadap arus kas saat ini dan masa mendatang. Arus kas dari bunga yang dibayarkan dan bunga serta dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba atau rugi bersih. Sebagai alternatif, bunga yang dibayar dan bunga serta dividen yang diterima dapat diklasifikasikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi karena merupakan perolehan sumber daya keuangan atau sebagai hasil investasi. Sedangkan dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan.

Sebagai alternatif, dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktifitas operasi dengan maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai kemampuan perusahaan membayar dividen dari arus kas operasi. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkans endiri dan diklasifikasikan secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktifita spendanaan dan investasi. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktifitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

b. Metode Penyajian Laporan Arus Kas

Dalam PSAK No. 2 (1995:2.7), perusahaan diwajibkan untuk melaporkan arus kas dari aktifitas operasi dengan menggunakan salah satu metode dibawah ini :

1. Metode Langsung

Metode langsung mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Dalam metode ini setiap perkiraan yang berbasis akrual pada laporan laba rugi diubah menjadi perkiraan pendapatan dan pengeluaran kas sehingga menggambarkan penerimaan dan pembayaran aktual dari kas. Jadi, metode langsung memfokuskan pada arus kas daripada laba bersih akrual, oleh karena itu dianggap lebih informatif dan terperinci.

Informasi mengenai kelompok utama dan pengeluaran kas bruto dijelaskan oleh IAI dalam PSAK No. 2 (1995:2.8), sebagai berikut :

Dengan metode langsung, informais mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik :

a. Dari catatan akuntansi perusahaan

b. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos ;ain dalam laporan laba rugi untuk perubahan persediaan, piutang usaha dan hutang usaha dalam periode berjalan, pos bukan kas lainnya, dan pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

2. Metode Tidak Langsung

Pelaporan arus kas dari aktifitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung berdasarkan PSAK No. 2 (1995:2.7) :

Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Jadi pada dasarnya metode tidak langsung ini merupakan rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Metode ini memberikan suatu rangkaian hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan neraca.

Dalam PSAK No. 2 (1995:2.8) juga diatur mengenai penentuan arus kas bersih dalam aktifitas operasi dalam metode tidak langsung sebagai berikut :

Dalam metode tidak langsung arus kas bersih diperoleh dari aktifitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh :

a. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode berjalan ;

b. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian, valuta asing yang belum direalisasi, laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam laba/rugi konsolidasi; dan

c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

IAI dalam PSAK No. 2 (1995:2.7), menganjurkan :

Perusahaan untuk menggunakan metode langsung karena metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Namun penyusunan laporan arus kas dengan metode ini lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama.

Jadi kedua metode diatas dapat ditetapkan dan akan memberikan hasil yang sama. Pemilihan antara keduanya tergantung kebijaksanaan dari masing-masing perusahaan. Bentuk laporan dengan metode tidak langsung lebih sering digunakan karena dalam penyusunannya lebih mudah dan sederhana dibanding dengan metode langsung.

Untuk pelaporan arus kas dari aktifita investasi dan pendanaan, diatur dalam PSAK No. 2 (1995:2.9), sebagai berikut : “Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktifitas investasi dan pendanaan, …”

c. Penyusunan Laporan Arus Kas

Menurut Smith dan Skousen (1992:191), penyusunan laporan arus kas terdiri dari sumber-sumber data diatas meliputi empat langkah pokok :

1. Menentukan perubahan dalam kas

2. Menentukan arus kas bersih dari aktifitas operasi.

3. Menentukan arus kas dari aktifitas investasi dan pendanaan.

4. Menyiapkan suatu laporan arus kas formal.

5. Analisis Laporan Keuangan

a. Hakikat Analisis Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi posisi dan hasil operasi sekarang dan masa lampau dari suatu perusahaan sehingga dapat diperoleh suatu prediksi akan kondisi dan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.

Smith dan Skousen (1992:1044) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan pada umumnya diarahkan pada pengevaluasikan empat aspek perusahaan yaitu : likuiditas, stabilitas, profitabilitas dan potensi perkembangan.

b. Teknik Analisis Laporan Keuangan

Dalam analisis laporan keuangan, berbagai peralatan digunakan untuk memberikan perbandingan dan kepentingan relatif dari informasi keuangan yang disajikan.

Beberapa peralatan dasar yang digunakan dalam analisis laporan keuangan dijabarkan lebih lanjut oleh Harahap (1998:217) sebagai berikut :

1. Analisis Perbandingan

Dalam analisis perbandingan, informasi yang sama disajikan untuk dua atau lebih tanggal atau periode yang berbeda sehingga pos-pos yang serupa dapat diperbandingkan. Perbandingan ini dapat dilakukan melalui :

a. Perbandingan laporan keuangan dalam beberapa tahun (horizotal)

b. Perbandingan satu tahun buku (vertikal), yang dibandingkan adalah unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan.

c. Perbandingan dengan perusahaan yang terbaik.

d. Perbandingan dengan angka-angka dasar industri yang berlaku (di Indonesia) standar ini belum ada).

e. Perbandingan dengan budged atau anggaran perusahaan.

2. Analisis Persentase

Metode ini merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Laporan keuangan presentatif berguna dalam analisis struktur internal laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan presentatif menyatakan proporsional dari setiap pos laporan keuangan dalam suatu periode tertentu terhadap angka dasar, misalnya persentase penjualan bersih terhadap total pendapatan pada suatu periode yang sama.

3. Metode Index time Series

Dalam metode ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengkonversi angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang diberi indeks 100. Beranjak dari tahun dasar ini maka dibuat indeks tahun-tahun lainnya sehingga dapat dibaca dengan mudah perkembangan angka-angka laporan keuangan tersebut pada periode yang lain.

4. Analisis Rasio

Analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan dengan pos lain yang memiliki hubungan yang signifikan. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan atau kinerja keuangan suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang umum diperkenalkan dalam kebanyakan literatur dan yang sering digunakan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, aktifitas dan profitabilitas. Rasio-rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan rasio-rasio perusahaan itu sendiri selama beberapa periode untuk menilai perkembangan perusahaan tersebut. Selain itu dapat dibandingkan dengan rasio-rasio dari beberapa perusahaan yang sejenis untuk menilai kinerja perusahaan, apakah perusahaan berada diatas, sama, atau dibawah rata-rata industri.

Sulit untuk menentukan bahwa suatu peralatan lebih baik daripada yang lain karena setiap situasi yang dihadapi oleh analisis laporan keuangan berbeda. Pemilihan ukuran analisis tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, yang memungkinkan pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dari masing-masing pemakai laporan keuangan.

6. Evaluasi Kinerja Perusahaan

Laporan arus kas dapat membantu para pemakainya untuk melihat bagaimana saldo kas dan setara kas dalam neraca perusahaan berubah dari awal hingga akhir periode akuntansi dan apa artinya perubahan tersebut bagi perusahaan, apakah menunjukkan prestasi positif atau negatif.

Karena laporan laba rugi perusahaan menggunakan dasar akrual yang memungkinkan pelaporan pendapatan dan beban sebelum ada arus kas masuk atau keluar, maka laporan arus kas dalam hal ini dapat digunakan sebagai laporan pengimbang laporan laba rugi. Seperti yang dijelaskan oleh Kieso dan Weygandt (1995:245) bahwa :

Akuntansi akrual terlalu jauh menyimpang dari arus kas yang mendasari perusahaan bersangkutan, sehingga dengan demikian menghitung laba bersih tidak lagi memberikan indikator yang diterima mengenai daya menghasilkan laba perusahaan. Demikian pula, karena laporan keuangan tidak mengakui inflasi, banyak yang mencari standar yang lebih konkrit untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan.

Fungsi dari laporan laba rugi adalah untuk mengukur profitabilitas dari perusahaan pada suatu periode tertentu dengan cara menghubungkan seluruh biaya dan pendapatan yang terkait.

Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas prestasi suatu perusahaan tidah hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memperhatikan dalam menghasilkan laba tetapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas positif dari kegiatan operasinya. Karena jika perusahaan profitabel namun mengalami defisit arus kas dapat merupakan indikasi bahwa perusahaan mengalami masalah keuangan dan dikhawatirkan tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada kreditor maupun membayar dividen kepada investor. (Hermason, 1995:386)

Untuk alasan ini, para analisis laporan keuangan memilih untuk menghubungkan arus kas operasi dengan laba bersih yang dilaporkan pada periode yan bersangkutan sebagai pengecekan atas kualitas bersih yang dilaporkan tersebut.

Dengan demikian, laporan arus kas digunakan untuk mengecek dan melengkapi laporan laba rugi tapi bukan sebagai pengganti laporan laba rugi. Laporan arus kas berfokus pada pengukuran keuangan daripada ukuran profit dan biasanya lebih cocok digunakan untuk mengevaluasi dan memproyeksikan likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Dalam hal ini tidak mengidentifikasikan laporan mana yang lebih unggul, tapi penggunaannya tergantung pada apa yang hendak diukur.

Karena laporan arus kas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan lainnya, maka penggunaannya secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih tepat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaaan kas perusahaan dalam seluruh kegiatan perusahaan. Dengan demikian dapat membantu para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi struktur dan kinerja keuangan suatu perusahaan.

7. Analisis Rasio Arus Kas

Analisis laporan arus kas menurut Plewa dan Friedlob (1995:228), terdiri atas rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan pengeluaran modal serta rasio pengembalian kas, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Liquidity Ratios

Rasio ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Analisis rasio likuiditas atas arus kas terdiri dari :

1. Current Cash Debt Coverage

Adalah rasio dari arus kas hasil operasi terhadap hutang lancar rata-rata. Rasio ini menunjukkan berapa besar kas yang dihasilkan dari aktifitas operasi dapat menutupi kewajiban lancar rata-rata.

Hutang lancar rata-rata diperoleh dengan cara menambah saldo awal dengan saldo hutang lancar, kemudian dibagi dengan dua.

Menurut penelitian yang telah dilakukan, rasio ini termasuk dalam kategori baik, apabila perusahaan menghasilkan nilai rasio diatas atau sama dengan 40%.

2. Cash Divident Coverage

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dengan menggunakan arus kas dari operasi.

Rasio ini dapat dimodifikasi untuk menunjukkan pembayaran dividen kepada semua pemegang saham atau hanya kepada pemegang saham biasa. Apabila penutupan arus kas atas pembayaran dividen hanya kepada pemegang saham biasa, maka rasio ini dapat dicari dengan mengurangkan dividen saham preferen dari arus kas operasi dibagi dengan dividen saham biasa.

Semakin tinggi rasio ini,menunjukkan semakin likuid suatu perusahaan, akibatnya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

b. Solvency Ratio

Analisis terhadap rasio solvabilitas pada analisis rasio arus kas bertujuan untuk menilai kecukupan arus kas untuk memenuhi kewajiban jangka pebdek maupun jangka panjang. Analisis ini terdiri dari :

1. Cash Long – Term Debt Coverage

Rasio ini menunjukkan kecukupan arus kas yang diperoleh dari aktifitas operasi yang digunakan untuk membayar hutang perusahaan.

Average total liabilities diperoleh dengan cara menambah saldo awal dengan saldo akhir total kewajiban, kemudian dibagi dengan dua.

Suatu bentuk alternatif dari rasio ini adalah dengan mengurangkan arus kas dari operasi dengan pembayaran dividen.

Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan semakin solvent suatu perusahaan. Dari kebanyakan literatur yang ada menyarankan bahwa 20% adalah ukuran yang memadai untuk rasio ini.

2. Cash Interest Coverage


Adalah rasio arus kas dari operasi ditambah dengan pembayaran bunga dan pajak terhadap pembayaran bunga aktual. Semakin besar rasio ini, maka perusahaan dikatakan semakin baik.

Beban bunga (interest paid) dan beban pajak pada laporan arus kas metode langsung dapat diperoleh langsung dari aktifitas operasi. Sedangkan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung, beban-beban ini dapat diperoleh dari ungkapan tambahan yang menyertai laporan arus kas.

c. Capital Expenditure

Untuk menjadi sukses dan kompetitif, suatu perusahaan harus memenuhi semua kewajibannya. Sebagai tambahan, perusahaan juga dapat mempertahankan aset modalnya serta pengeluaran pendanaan untuk meningkatkan dasar aset tersebut. Untuk menentukan apakah perusahaan dapat menutupi pengeluaran-pengeluaran ini ada beberapa rasio yang dikembangkan, yaitu :

1. Capital Acquisition Ratio

Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan dapat membayar pengeluaran modalnya dengan segera.

Apabila rasio ini sama dengan 100% atau lebih, maka menunjukkan bahwa perusahaan kurang bersandar pada pembiayaaan eksternal dan kontribusi pemilik untuk memindahkan dan menambahkan modal yang ada. Sebaliknya, apabila rasio yang dihasilkan lebih kecil dari 100%, berarti perusahaan tidak mampu menutupi biaya pengeluaran modal dari aktifitas operasi.

2. Invesment / CFO Plus Finance Ratio

Rasio ini menunjukkan bagaimana investasi dibiayai dengan membandingkan arus kas bersih dari aktifitas investasi dengan arus kas bersih dari operasi dan pendanaan.

CFI = Cash flow from Investing

CFF = Cash flow from Financing

Dalam mengevaluasi rasio ini, semakin rendah nilai rasio berarti semakin rendah proporsi investasi dibiayai dari aktifitas operasi dan pendanaan, hal ini menunjukkan tanda yang baik.

3. Operation / Invesment Ratio

Rasio ini mengukur potensial perusahaan dalam membiayai ekspansi dari dana yang dihasilkan secara internal. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin kecil ketergantungan perusahaan pada pendanaan eksternal.

4. Cash Reinvesment Ratio

Rasio ini memandingkan arus kas yang ditahan untuk melakukan investasi kembali dengan jumlah kotor dari aset tidak lancar ditambah dengan modal kerja. Rasio ini berguna untuk menggantikan aset yang ada dan tersedia untuk ekspansi. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kemampuan reinvestasi yang tinggi dari arus kas operasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ini dikatakan baik apabila berkisar dari 7% sampai 11%.

Non current asset (gross) diperoleh dari neraca dengan cara menjumlahkan semua aktiva tidak lacar termasuk akumulasi penyusutan aktiva tetap. Sedangkan modal kerja merupakan selisih antara total aktiva lancar dengan total hutang lancar.

d. Cash Flow Return Ratios

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas pada saat sekarang maupun di masa depan. Rasio ini terdiri dari :

1. Overall Cash Flow Ratio

Rasio ini digunakan untuk kemampuan menghasilkan kas dari aktifitas operasi yang dapat digunakan untuk aktifitas pendanaan dan investasi.

2. Cash Return On Sales Ratio

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah nilai penjualan atau pendapatan ke dalam kas, semakin tinggi rasio ini semakin baik. Kadang kala rasio ini disebut juga sebagai Cash Rasio Margin.

3. Cash Flow To Net Income Ratio

Melalui rasio ini diketahui seberapa besar kas dari aktifitas operasi dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh.

4. Quality Of Sales Ratio

Rasio ini digunakan hanya apabila perusahaan menggunakan metode langsung dalam menyajikan laporan arus kasnya. Melalui rasio ini dapat diketahui alasan perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengukuran ini sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas dari pendapatan perusahaan.

5. Quality Of Income Ratio

Apabila suatu perusahaan tidak menggunakan metode langsung dalam menyajikan laporan arus kasnya, maka kualitas pendapatannya dapat dihitung dengan rasio ini.

Melalui rasio ini dapat diketahui mengapa terdapat perbedaan antara laba perusahaan yang berbasis akrual dengan arus kas dari operasi.

6. Cash Return On Assets Ratio

Rasio ini digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata industri dan dengan rasio ini periode sebelumnya untuk menilai tingkat efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan.

7. Cash Return On Stockholder’s Equity Ratio

Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan mampu menghasilkan pengembalian kas yang cukup bagi para pemegang saham. Rasio ini dihitung sebagai berikut :

8. Cash Flow Per Share

Arus kas per lembar saham dihitung dengan cara membagi arus kas dari aktifitas operasi yang tersedia dengan jumlah rata-rata jumlah lembar saham yang beredar selama periode tersebut. Apabila terdapat prefferen deviden, jumlah ini harus dikurangkan dari arus kas operasi untuk menunjukkan arus kas dari aktifitas operasi yang tersedia dari saham biasa.

Rasio ini berguna untuk menelusuri perubahan arus kas sepanjang waktu yang menunjukkan tingkat profitabilitas serta prospek pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Rasio hanya akan meberikan informasi yang berguna apabila diperbandingkan dengan rasio industri atau rasio tahun sebelumnya.

ACTIVITY BASED COSTING

•May 28, 2008 • 2 Comments

A. Penerapan Metode ABC dlm Menentukan HPP

a. Akuntansi Biaya

Memasuki dunia bisnis, data biaya akan digunakan untuk membantu perusahaan menanggapi dengan cepat perubahan kondisi pasar dengan menyesuaikan produk terhadap perbedaan selera dan permintaan pelanggan. Penyesuaian sistem akuntansi biaya untuk kebutuhan manajemen secara lebih baik merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup orang ketika bersaing di global market.

Manajemen tanpa informasi biaya tidak memiliki ukuran apakah nilai input lebih tinggi atau lebih mudah dari keluaran (output), sehingga perusahaan tidak memiliki informasi apakah kegiatan usaha menghasilkan laba atau tidak. Pihak manajemen pun tidak mempunyai dasar untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang dikeluarkan dalam menghasilkan sumber ekonomi lainnya. Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya agar manajemen dapat melakukan alokasi berbagai sumber ekonomi untuk menjamin dihasilkannya output yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai inputnya. Akuntansi biaya juga mengukur kualitas produk dan produktifitas.

Menurut Mulyadi, “Akuntansi Biaya yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan.”

(Mulyadi, 1999 :24)

Menurut Usry dan Hammer, “Akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan perangkat akuntansi untuk kegiatan perencanaan dan pengendalian, perbaikan mutu dan efesiensi, serta membuat baik keputusan rutin maupun keputusan strategi.”

(Usry & Hammer, 1995 : 2)

b. Sistem Informasi Akuntansi Biaya

Untuk mengelola perusahaan, diperlukan informasi biaya yang sistematis dan komparatif serta data analisis biaya dan laba. Informasi ini membantu manajemen untuk menetapkan sasaran laba perusahaan, menetapkan target departemen yang menjadi pedoman manajemen menengah dan operasi menuju pencapaian sasaran akhir, mengevaluasi keefektifan rencana, mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan dalam bentuk tanggung jawab yang spesifik, dan menganalisis serta memutuskan pengadaan penyesuaian dan perbaikan, agar seluruh organisasi tetap bergerak maju secara seimbang menuju tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi yang terpadu dan terkoordinasi hanya akan menyediakan informasi yang benar-benar diperlukan oleh setiap manajer yang bertanggung jawab. Guna mencapai tujuan ini, sistem tersebut harus dirancang untuk memberikan informasi yang tepat waktu. Selanjutnya, informasi ini harus dikomunikasikan secara efektif. Kebutuhan akan pengendalian biaya dan peluang untuk memperoleh laba dapat tertunda atau sirna akibat komunikasi yang buruk.

Sistem informasi akuntansi biaya harus terkait erat dengan pembagian wewenang, sehingga setiap manajer dapat dianggap bertanggung jawab atas biaya yang terjadi di departemennya. Sistem tersebut harus dirancang untuk mengembangkan konsep manajemen berdasarkan penyimpangan (management by exception); yaitu yang dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk segera mengambil tindakan perbaikan.

Sistem informasi tersebut harus mengarahkan perhatian manajemen. Mungkin aspek-aspek prestasi yang cukup berpengaruh sulit diukur, sementara di pihak lain faktor-faktor yang lebih mudah diukur tetapi tidak begitu penting bisa mengakibatkan perusahaan terlalu mengutamakan kegiatan yang sesungguhnya tidak cukup bermanfaat dalam jangka panjang. Informasi yang disajikan kepada manajer haruslah bersifat tepat guna, dan keterbatasannya harus diungkapkan. Serentak dengan itu, kegunaan sistem informasi harus dikembangkan apabila memungkinkan.

c. Konsep Biaya

1. Definisi Biaya

Pengertian Biaya menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut :

a. Usry dan Hammer mendefinisikan biaya sebagai suatu niali tukar prasyarat, pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan dinyatakan dengan pengurangan kas/aktiva lainnya pada saat ini atau di masa mendatang.

(Milton F. Usry dan Lawrence H. Hammer, 1995 : 25)

b. R.A. Supriyono mendefinisikan biaya yaitu :

“Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan (revenue) dan akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Biaya digolongkan ke dalam harga pokok penjualan, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, biaya bungan dan biaya pajak perseroan.”

(R.A. Supriyono, 1997 :16)

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan suatu nilai tukar prasyarat, pengorbanan harga perolehan dalam rangka memperoleh penghasilan (revenue) dan digunakan sebagai pengurang penghasilan.

2. Klasifikasi Biaya

Klasifikasi ini didasarkan pada hubungan antara biaya dengan :

1. Produk (partai tunggal, tumpukan, atau unit barang dan jasa)

Dalam perusahaan pabrikasi, total biaya operasi terdiri dari :

a. Biaya Pabrikasi, sering disebut juga biaya produksi atau biaya pabrik (factory cost) adalah jumlah dari tiga unsur biaya yaitu bahan langsung, pekerja langsung, dan overhead pabrik.

b. Beban Komersial, dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu beban pemasaran (distribusi dan penjualan), dan beban administrasi (umum dan administrasi).

2. Volume produksi

Beberapa jenis biaya bervariasi langsung dengan perubahan volume produksi atau keluaran, sedang biaya lainnya tidak berubah (fixed).

a. Biaya variabel

b. Biaya tetap

c. Biaya semivariabel

3. Departemen pabrikasi, proses, pusat biaya, atau subdivisi lainnya.

a. Departemen produksi dan Jasa

b. Beban Langsung dan tidak langsung departemen

c. Biaya bersama dan biaya gabungan

4. Periode akuntansi

Biaya dapat dikelompokkan sebagai belanja barang modal (capital expenditure) atau sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure). Belanja barang modal yang dapat disebut sebagai pengeluaran modal dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat dalam periode-periode mendatang dan dicatat sebagai aktiva. Pengeluaran pendapatan memberi manfaat dalam periode berjalan dan dicatat sebagai beban.

5. Biaya dalam hubungannya dengan Keputusan yang diusulkan, pelaksanaan, atau evaluasi

Biaya diferensial adalah salah satu nama dari biaya yang relevan dengan pilihan di antara berbagai alternatif. Biaya diferensial kadang-kadang disebut juga sebagai biaya marjinal (marginal cost) atau biaya inkremental (incremental cost). Jika sejumlah biaya diferensial dikeluarkan hanya jika satu alternatif tertentu dipilih disebut dengan biaya kesempatan (opportunity cost) dari alternatif tersebut. Biaya yang telah dikeluarkan, dan kemudian ternyata tidak relevan dengan keputusan itu disebut dengan biaya tertanam (sunk cost). Dalam keputusan untuk tidak melanjutkan suatu produk atau divisi, beberapa biaya produk atau divisi mungkin tidak dipengaruhi oleh keputusan itu; biaya itu disebut sebagai biaya yang tidak dapat dihindari (unavoidable cost). Sebaliknya, biaya-biaya yang dapat dihindari (avoidable cost) adalah relevan dengan keputusan.

(Usry, Milton F. & Lawrence H. Hammer, 1995 : 30-44)

3. Biaya Produksi

Salah satu tujuan akuntansi biaya adalah untuk menentukan harga pokok produk. Untuk penentuan harga pokok produksi dengan teliti, perlu dipahami proses pembuatan produk. Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi merupakan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non produksi seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Biaya produksi membentuk harga pokok produksi, yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk yang pada akhir periode akuntansi masih dalam proses. Biaya non produksi ditambahkan pada harga pokok produksi untuk menghitung total harga pokok produksi.

d. Sistem Akuntansi Biaya Dalam Menentukan Harga Pokok Produk

1. Sistem Akuntansi Biaya Konvensional

Sistem akuntansi biaya konvensional menggunakan unit / kuantitas produk yang dihasilkan sebagai dasar pembebanan. Metode pembebanan semacam ini sering disebut juga Unit Based System.

Pada sistem ini biaya-biaya yang timbul dicatat, dikumpulkan, dan dikendalikan berdasar atas elemen-elemennya ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Dengan cara semacam ini maka biaya-biaya produksi juga ditentukan menurut banyaknya sumber daya yang diserap oleh masing-masing pusat biaya.

Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk yaitu sebagai berikut :

1. Metode Harga Pokok Penuh (Full Costing)

Metode harga pokok penuh merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungka semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produk yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Metode harga pokok penuh ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal perusahaan.

2. Metode Harga Pokok Variabel (Variable Costing)

Metode harga pokok variabel merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya mempehitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Metode harga pokok variabel ini lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak internal.

(Mulyadi, 1992 : 18-21)

Untuk mempermudah penentuan harga pokok diasumsikan bahwa volume atau unit produk adalah satu-satunya cost driver sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah biaya tergantung dari variabel output. Implikasi dari asumsi tersebut adalah:

1. Dalam penentuan harga pokok produk, biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung dapat diklasifikasikan secara langsung ke produk. Alasannya karena perubahan biaya-biaya ini sebanding dengan volume keluaran atau unit yang diproduksi.

2. Dalam mengidentifikasikan biaya-biaya overhead ke produk ditempuh cara-cara untuk memisahkan ke biaya overhead tetap dan variabel. Biaya overhead variabel dapat langsung diidentifikasikan dan dibebankan ke produk, sedangkan biaya overhead tetap dialokasikan ke produk menggunakan basis-basis alokasi yang sifatnya arbriter. Alokasi overhead pabrik ke produk ditempuh dengan metode alokasi dua tahap sebagai berikut :

a. Tahap Pertama, biaya-biaya overhead dibebankan ke pusat-pusat biaya.

b. Tahap Kedua, biaya-biaya overhead yang telah dikumpulkan dalam pusat-pusat biaya dialokasikan ke produk menggunakan cost drivers yang berbasis unit yang diproduksi, misalnya jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya bahan baku atau berat bahan baku.

(Supriyono, 1994 :662)

Berdasarkan atas perbedaan karakteristik di antara proses-proses produksi, cara pencatatan biaya berdasarkan unit organisasi produksi dikembangkan lebih lanjut. Cara pencatatan berdasarkan proses-proses produksi disebut Procces Costing, sedangkan cara pencatatan biaya berdasarkan pesanan disebut Job Order Costing.

Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produksi perusahaan. Dalam perusahaan yang menggunakan process costing, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut :

1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.

2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.

3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.

(Mulyadi, 1992 : 69-70)

Dalam perusahaan yang menggunakan process costing, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk :

1. Menentukan harga jual produk.

2. Memantau realisasi biaya produksi.

3. Menghitung laba atau rugi periodik.

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.

(Mulyadi , 1992 :71)

a) Distorsi Sistem Biaya Konvensional

Terdapat lima faktor sumber distorsi sistem biaya konvensional yaitu:

1. Beberapa biaya dialokasikan ke produk padahal sebenarnya tidak mempunyai hubungan kausal dengan produk yang dihasilkan.

2. Biaya yang sebenarnya mempunyai hubungan dengan produk yang dihasilkan atau dengan pelayanan pada pelanggan diabaikan.

3. Penetapan biaya produk terbatas pada suatu sub himpunan output perusahaan, sementara itu perusahaan menghasilkan multiproduk.

4. Pembebanan biaya secara tidak cermat ke produk dapat menimbulkan dua bentuk distorsi yaitu:

a. Distorsi harga terjadi apabila sistem biaya terlalu agregatif dengan menggunakan tarif rata-rata, bukan tarif spesifik.

b. Distorsi kuantitas terjadi apabila biaya dibebankan secara tidak langsung dengan menggunakan basis alokasi pengganti yang tidak sepenuhnya proposional dengan kuantitas sumber daya aktual yang terserat dalam berbagai jenis produk yang dihasilkan.

5. Usaha mengalokasikan biaya bersama (common cost) dan biaya bergabung (joint cost) ke produk yang dihasilkan.

b) Kelemahan Sistem Akuntansi Biaya Konvensional

Informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam era persaingan global sangatlah kompleks apabila didukung dengan digunakannya teknologi manufaktur maju dalam proses produksi. Penggunaan sistem akuntansi konvensional tidak dapat lagi memberikan informasi yang benar-benar dapat dipercaya dalam hal penerapannya. Sistem akuntansi biaya konvensional semakin sulit untuk dapat diterima sebagai penyaji informasi yang benar. Jika sistem akuntansi biaya konvensional tidak diubah maka akan terjadi kesenjangan antara informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi biaya konvensional dengan informasi yang diperlukan manajemen untuk menghadapi persaingan global dan perubahan lingkungan. Hal ini disebabkan karena sistem akuntansi biaya konvensional memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak dapat menunjang penggunaan teknologi pemanufakturan maju.

Kelemahan-kelemahan sistem akuntansi biaya konvensional yaitu:

a. Hanya jam atau biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk mengalokasikan overhead dari pusat biaya ke produk.

b. Hanya basis alokasi yang berkaitan dengan volume : jam kerja, jam mesin, dan rupiah bahan yang digunakan untuk mengalokasikan overhead dari pusat biaya ke produk. Distorsi terutama timbul, apabila jumlah biaya yang tidak berkaitan dengan volume (set-up, inspection, scheduling) relatif besar.

c. Pusat biaya terlalu besar dan terdiri dari mesin-mesin dengan struktur biaya overhead yang sangat berbeda satu sama lain, mesin yang otomatik mungkin memikul biaya overhead yang terlalu kecil dibanding mesin manual.

d. Biaya pemasaran dan penyerahan produk sangat bervariasi untuk masing-masing saluran distribusi, sedangkan sistem biaya konvensional mengabaikan biaya pemasaran

Ada dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif pabrik menyeluruh dan departemental berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat:

a. Proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap total biaya overhead adalah besar.

b. Tingkat keragaman produk besar

Kelemahan-kelemahan sistem akuntansi biaya konvensional membuat informasi yang disajikan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di era persaingan global. Pembebanan biaya overhead pabrik yang tepat dan benar sangat menentukan kualitas keputusan yang dibuat manajemen yang pada akhirnya akan mendukung posisi perusahaan dalam persaingan yang semakin ketat.

c) Dampak Sistem Biaya Konvensional Yang Terdistorsi Terhadap Perilaku Organisasi

Informasi biaya yang terdistorsi, akan berdampak terhadap perilaku anggota organisasi, dampak tersebut antara lain:

1) Para manajer pusat biaya cenderung untuk membeli dari luar daripada memproduksi sendiri. Hal ini dimaksudkan agar alokasi overhead atas dasar jam atau upah langsung tidak terlalu besar.

2) Tidak terlalu banyak waktu yang dikorbankan untuk mengukur jam kerja langsung.

3) Pengolahan data pada pusat biaya yang padat karya tampak lebih mahal daripada pusat biaya yang padat modal.

4) Tidak ada insentif bagi para manajer produk untuk mempengaruhi atau mengendalikan pertumbuhan yang cepat dari tenaga personalia penunjang.

5) Jam kerja karyawan diukur dengan sangat detail karena alokasi tarif upah hanya dibebankan menurut jam kerja aktual sedang jam pada waktu tidak bekerja, pergantian pekerjaan dan kerusakan serta reparasi mesin dibebankan kepada berbagai kategori overhead.

2. Activity Based Costing System (ABC Systerm)

Lingkungan teknologi manufaktur maju memerlukan sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk mengelola aktivitas dan mempertahankan keunggulan bersaing. Sistem tersebut dinamakan akuntansi aktivitas (Activity Accounting) atau disebut pula Activity Based Costing System (ABC System). Sistem ini juga dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan cara-cara yang baru.

Dalam ABC system, aktivitas dianggap sebagai penyebab timbulnya biaya produksi. Namun lebih dari itu, ABC System juga menekankan pada aspek perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh manajer.

a. Pengertian Activity Based Costing System

Hongren mendefinisikan ABC Sistem sebagai :”… is a system that first accumulates the costs of each activity of an organization and then applies the costs of activities to the products, services, or other cost objects using appropriate cost drivers”.

(Charles T. Hongren, Sundem, & Stratton, 1996 : 502)

Secara umum pengertian Activity Based Costing System (ABC System) adalah suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa, dan melaporkan biaya aktivitas dan produk atau jasa tersebut pada manajemen agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan.

b. Asumsi Dasar Pada ABC System

Activity Based Costing System timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk. Kebutuhan akan informasi biaya yang akurat tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Persaingan global (Global Competition) yang dihadapi perusahaan manufaktur memaksa manajemen untuk mencari berbagai alternatif pembuatan produk yang cost effective.

2. Penggunaan teknologi maju dalam pembuatan produk menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam product cost menjadi dominan.

3. Untuk dapat memenangkan persaingan dalam kompetisi global, perusahaan manufaktur harus menerapkan market–driven strategy.

4. Market–driven strategy menuntut manajemen untuk inovatif.

5. Pemanfaatan teknologi komputer dalam pengolahan data akuntansi memungkinkan dilakukannya pengolahan berbagai informasi biaya yang sangat bermanfaat dengan cukup akurat.

c. Manfaat Activity Based Costing System

1. Memperbaiki kualitas pembuatan keputusan.

2. Menyediakan informasi biaya berdasarkan aktifitas, sehingga memungkinkan manajemen melakukan manajemen berbasis aktivitas (activity based management).

3. Perbaikan berkesinambungan terhadap aktivitas untuk mengurangi biaya overhead pabrik.

4. Memberikan kemudahan dalam estimasi biaya relevan.

Klaim Utama yang dilakukan oleh T. Lucy sehubungan dengan ABC yaitu :

a. Biaya produk yang lebih realistik khususnya tersedia dalam pabrik berteknologi manufakturing yang maju (AMT / Advanced Manufacturing Technology) dimana overhead pendukung merupakan suatu proporsi yang signifikan dari biaya total.

b. Semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk. Dalam pabrik modern, terdapat sejumlah aktivitas non unit yang berkembang. ABC memberi perhatian pada semua aktivitas.

c. ABC mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya (activities cause cost), bukan produk dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas.

d. ABC memfokus perhatian pada sifat riil dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk.

e. ABC mengakui kompleksitas dari diversitas dari produksi yang modern dengan menggunakan banyak pemacu biaya (multiple cost drivers), banyak dari pemacu biaya tersebut adalah berbasis transaksi (transaction-based) daripada berbasis volume produk.

f. ABC memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang (long run variable product cost) yang relevan terhadap pengambilan keputusan strategik.

g. ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk.

h. ABC memberikan tolok ukur keuangan yang berguna (misalnya tarif pemacu biaya / cost driver rates) dan tolok ukur non keuangan (misalnya volume transaksi)

(T. Lucy, (1992 :33) dalam Amin Widjaja Tunggal (2000 : 24) sependapat)

d. Keterbatasan Activity Based Costing System

Secara teori ABC system dianggap dapat memberikan informasi dan kinerja yang lebih unggul dibandingkan sistem akuntansi biaya tradisional. Akan tetapi, bukti bahwa ABC System dapat menghasilkan informasi biaya yang akurat tidak menjamin bahwa sistem ini merupakan sistem yang sempurna karena ternyata sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan ABC System ini diantaranya adalah:

(1) Sistem penentuan harga pokok berbasis aktivitas mensyaratkan bahwa perusahaan memproduksi berbagai macam produk dan berada di dalam lingkungan persaingan tertentu.

(2) Sistem penentuan harga pokok berbasis aktivitas yang lebih menekankan pada permasalahan alokasi atau pembebanan biaya-biaya manufaktur, pemasaran, penelitian dan pengembangan dan lain-lainnya tidak menjelaskan bagaimana portfolio atau komposisi produk yang paling optimal.

(3) Secara konseptual penentuan harga pokok berbasis aktivitas mempunyai kelemahan sebagai berikut :

a. Beberapa biaya masih dialokasikan secara arbitrer.

b. Dalam penentuan harga pokok produk masih terdapat penggunaan periode-periode waktu secara arbitrer.

c. Penentuan harga pokok berbasis aktivitas untuk biaya-biaya pemanufakturan mengabaikan beberapa biaya yang dapat diidentifikasikan terhadap produk tertentu dari analisa harga pokok produk.

(4) Sistem penentuan harga pokok berbasis aktivitas tidak dapat menunjukkan biaya-biaya yang dapat dihindarkan jika suatu produk jasa atau segmen organisasi tertentu dieliminasi.

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki ABC System masih perlu dipikirkan pemecahannya sehingga ABC System benar-benar dapat menjadi sistem yang menyajikan informasi biaya yang akurat dan relevan serta dapat mendukung pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen.

e. Kondisi Yang Diperlukan Dalam Penerapan ABC System

Meskipun secara teoritis dapat diketahui bahwa ABC system memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun tidak semua perusahaan dapat menerapkan sistem ini. Ada dua hal mendasar yang harus dipenuhi oleh perusahan yang akan menerapkan ABC System, yaitu :

1. Biaya-biaya berdasar non-unit harus merupakan persentase signifikan dari biaya overhead. Jika biaya-biaya ini jumlahnya kecil, maka sama sekali tidak ada masalah dalam pengalokasiannya pada tiap produk.

2. Rasio-rasio konsumsi antara aktivitas-aktivitas berdasar unit dan aktivitas-aktivitas berdasar unit dan aktivitas-aktivitas berdasar non-unit harus berbeda. Jika berbagai produk menggunakan semua aktivitas overhead dengan rasio kira-kira sama, maka tidak ada masalah jika cost driver berdasar unit digunakan untuk mengalokasikan semua biaya overhead pada setiap produk. Jika berbagai produk rasio konsumsinya sama, maka sistem konvensional atau ABC System membebankan overhead pabrik dalam jumlah yang sama. Jadi perusahaan yang produknya homogen (diversifikasi produknya rendah) dapat menggunakan sistem konvensional tanpa ada masalah.

f. Penentuan Harga Pokok Dengan Menggunakan ABC System

Sistem akuntansi biaya tradisional membebankan biaya overhead pabrik melalui dua tahap pembebanan yaitu pembebanan biaya overhead seperti sistem akuntansi biaya tradisional. Perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada dasar pembebanan (cost driver) yang digunakan. Sistem akuntansi biaya tradisional hanya menggunakan satu dasar pembebanan (cost driver) yaitu unit produksi, sedangkan ABC System menggunakan lebih dari satu cost driver sehingga informasi yang dihasilkan juga lebih akurat dan teliti.

Tahap-tahap pembebanan biaya overhead pabrik pada ABC System adalah :

1. Tahap I

a. Biaya overhead pabrik dibebankan pada aktivitas-aktivitas yang sesuai.

b. Biaya-biaya aktivitas tersebut dikelompokkan dalam beberapa cost pool yang homogen.

c. Menentukan tarif untuk masing-masing kelompok (cost pool). Tarif dihitung dengan cara membagi jumlah semua biaya didalam cost pool dengna suatu ukuran aktivitas yang dilakukan. Tarif pool ini juga berarti biaya per unit pemacu biaya (cost driver).

2. Tahap II

Biaya-biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi atau permintaan aktivitas oleh masing-masing produk. Jadi pada tahap ini biaya-biaya tiap pool aktivitas ditelusur ke produk dengan menggunaan tarif pool dan ukuran besarnya sumber daya yang dikonsumsi oleh tiap produk. Ukuran besarnya sumber daya tersebut adalah penyederhanaan dari kuantitas pemacu biaya dikonsumsi oleh tiap produk.

g. Identifikasi dan Klasifikasi Aktivitas

Pada tahap pertama, aktivitas diidentifikasikan, biaya-biaya dibebankan kepada aktivitas, aktivitas yang berkaitan digabungkan menjadi satu kelompok, kelompok biaya sejenis dibentuk, dan tarif kelompok dihitung. Pada tahap kedua, setiap permintaan produk untuk sumber daya kelompok diukur dan biaya-biaya dibebankan kepada produk dengan menggunakan permintaan ini dan tarif kelompok yang mewakili. Namun, untuk menghindari kerancuan pada konsep dasar, kita menghindari setiap pembahasan detail dari beberapa langkah prosedur tahap pertama. Kita sekarang beralih ke penjelasan yang lebih rinci dari dua langkah pertama : (1) identifikasi aktivitas dan (2) klasifikasi aktivitas ke dalam kelompok sejenis. Bagaimana biaya-biaya dibebankan ke aktivitas dibahas dalam bagian yang berbeda.

Konsep ABC System, bahwa biaya produk ditimbulkan oleh aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan volume produk maupun aktivitas yang tidak berkaitan dengan volume produk. BOP merupakan biaya yang akan diatribusikan kepada produk berdasarkan pemicu biaya (cost drivers), bukan berdasarkan volume produk.

Aktivitas merupakan tindakan yang berulang-ulang untuk memenuhi fungsi bisnis. Setiap aktivitas dapat ditentukan sebagai value added atau non value added. Kaplan (1991), menyatakan bahwa, sistem manajemen biaya mempunyai dua sisi pengukuran kinerja, yaitu finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja yang bersifat finansial digunakan untuk pengukuran kinerja periodik dan untuk penentuan biaya produk yang akurat. Sedangkan pengukuran kinerja non finansial dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki secara terus menerus proses produksi dengan mengurangi non value added time. Continuous improvement ini mengacu pada falsafah pengolahan bernilai tambah (value added manufacturing), yang mengacu pada kegiatan manufaktur yang terbaik dan sederhana, sehingga sistem manufaktur menjadi lebih efisien.

Dalam value added manufaturing, pemborosan diartikan secara luas, yaitu setiap kegiatan dalam pengolahan yang tidak menghasilkan nilai tambah, seperti inspection time, waiting time dan moving time. Dengan demikian apabila tidak terdapat pemborosan maka nilai masing-masing inspection time, waiting time dan moving time sama dengan nol. Non value added dapat disebabkan oleh faktor yang bersifat sistemik, fisik dan manusiawi, misalnya mesin mempunyai sistem yang mengharuskan setiap proses produksi harus dalam batch yang besar, tenaga kerja yang kurang terampil mengakibatkan meningkatnya biaya tenaga kerja.

A. Aktivitas-aktivitas Berlevel Unit

Aktivitas berlevel unit (unit-level activities) adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi. Sebagai contoh tenaga langsung, jam mesin, dan jam listrik (energi) digunakan setiap saat satu unit produk dihasilkan.

B. Aktivitas-aktivitas Berlevel Batch

Aktivitas-aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali suatu batch produk diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah batch produk yang diproduksi. Contoh aktivitas yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas setup, aktivitas penjadwalan produksi, aktivitas pengelolaan bahan (gerakan bahan dan order pembelian), aktivitas inspeksi.

C. Aktivitas-aktivitas Berlevel Produk

Aktivitas-aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini mengkonsumsi masukan untuk mengembangkan produk atau memungkinkan produk diproduksi dan dijual. Contoh aktivitas yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas penelitian dan pengembangan produk, perekayasaan proses, spesifikasi produk, perubahan perekayasaan, dan peningkatan produk.

D. Aktivitas Berlevel Fasilitas

Aktivitas berlevel fasilitas adalah meliputi aktivitas untuk menopang proses pemanufakturan secara umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume atau bauran produk yang diproduksi. Contoh aktivitas ini mencakup misalnya : manajemen pabrik, pemeliharaan bangunan, keamanan, pertamanan, penerangan pabrik, kebersihan, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta depresiasi pabrik.

h. Cost Pool

Cost Pool adalah kelompok biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang bersama dengan satu dasar pembebanan (cost driver). Cost pool digunakan untuk mempermudah manajemen dalam membebankan biaya-biaya yang timbul. Cost pool berisi aktivitas yang biayanya memiliki korelasi positif antara cost driver dengan biaya aktivitas. Tiap-tiap cost pool menampung biaya-biaya dari transaksi-transaksi yang homogen. Semakin tinggi tingkat kesamaan aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan, semakin sedikit cost pool yang dibutuhkan untuk membebankan biaya-biaya tersebut. Sistem biaya yang menggunakan beberapa cost pool akan lebih menjelaskan hubungan sebab-akibat antara biaya yang timbul dengan produk yang dihasilkan.

Cost pool berguna untuk menentukan cost pool rate yang merupakan tarif biaya overhead pabrik per unit cost driver yang dihitung untuk setiap kelompok aktivitas. Tarif kelompok dihitung dengan rumus total biaya overhead untuk kelompok aktivitas tertentu dibagi dasar pengukuran aktivitas kelompok tersebut.

i. Cost Driver

Cost driver atau pemicu biaya digunakan untuk membebankan biaya aktivitas kepada output yang secara struktural berbeda dengan yang digunakan dalam sistem biaya konvensional. Atau faktor-faktor penyebab yang menjelaskan konsumsi overhead. Cost driver merupakan dasar yang digunakan untuk membebankan biaya yang terkumpul pada cost pool kepada produk.

Identifikasi cost driver adalah komponen yang penting dalam pengendalian biaya tak bernilai tambah. Jika kinerja individual dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mengendalikan biaya tak bernilai tambah, maka pemilihan cost driver dan bagaimana cost driver tersebut digunakan dapat mempengaruhi perilaku para individu. Jika cost driver biaya untuk biaya setup yang dipilih adalah waktu setup, maka insentif harus diciptakan bagi pekerja agar mereka dapat mengurangi waktu setup.